Kendari, PancanaNews.com– Pemerintah Kota Kendari bersama BPJS Kesehatan Cabang Kendari terus berupaya meningkatkan keaktifan dan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya.
Hingga 1 Juli 2025, tercatat sekitar 5 ribu warga Kota Kendari belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Hal ini menjadi pembahasan utama dalam rapat rekonsiliasi iuran peserta JKN segmen PPU dan PBPU Pemda yang digelar di RM Padi Padi, Kamis (10/7/2025). Hadir dalam rapat tersebut Asisten I Setda Kota Kendari, Maman Firmansyah, mewakili Wali Kota Kendari.
“Ibu Wali Kota sangat menaruh perhatian besar terhadap bidang kesehatan, karena beliau sendiri berlatar belakang dokter. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata,” ujar Maman.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Rinaldi Wibisono, menjelaskan bahwa meski tingkat kepesertaan JKN di Kota Kendari telah mencapai 98 persen dari total sekitar 300 ribu jiwa, namun hanya 79 persen yang berstatus aktif. Ini masih di bawah target RPJMN 2025 yang mematok angka keaktifan minimal 85 persen.
“Sebagian peserta dinonaktifkan karena data kependudukan belum valid atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran (PBI),” jelas Rinaldi.
Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Sosial bersama Dinas Dukcapil Kota Kendari tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data penduduk. Upaya ini bertujuan memastikan data penerima JKN akurat dan sesuai kriteria penerima bantuan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkot Kendari telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar guna membiayai peserta JKN yang nonaktif maupun warga yang belum terdaftar hingga akhir Desember 2025.
“Kalau masih kurang, akan kita evaluasi dan pertimbangkan kembali dalam APBD perubahan,” tambah Rinaldi.
Melalui langkah ini, Pemkot Kendari berharap angka keaktifan JKN di wilayahnya dapat meningkat signifikan dan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (Adm)
 di wilayahnya.){kind=link}