Belum Reda Polemik Pilrek UHO, Demo Ricuh dan Rektor Nyaris Adu Jotos

Kendari, PancanaNews.com– Ketegangan di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari kembali memuncak. Aksi demonstrasi menolak hasil Pemilihan Rektor (Pilrek) UHO periode 2025–2029 yang digelar pada Kamis (10/7/2025) berujung ricuh.

Rektor UHO, Prof. Muhammad Zamrun Firihu, bahkan nyaris terlibat adu jotos dengan salah satu dosen pendemo.

Kericuhan terjadi saat sekelompok dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UHO mencoba memajukan mobil sound system ke depan Gedung Rektorat.

Prof. Zamrun secara langsung menghadang mobil tersebut hingga terjadi adu dorong dengan salah satu dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

“Jangan mi, jangan mi!” teriak Zamrun dengan nada tinggi sambil mendorong dosen tersebut, memicu ketegangan di antara kedua belah pihak.

Aksi saling dorong tak terhindarkan. Sekuriti kampus berusaha melerai, namun situasi terus memanas. Demonstrasi juga diwarnai pembakaran ban, bahkan seorang sekuriti wanita dilaporkan terjatuh di dekat titik api.

Koordinator aksi, Muhammad Ferli Nur, menegaskan bahwa aksi tersebut menolak perpanjangan masa jabatan Prof. Zamrun yang menurutnya sarat pelanggaran etik dan moral.

“Perpanjangan masa jabatan ini hanya melegitimasi pelanggaran dan menciptakan ruang impunitas di birokrasi kampus,” tegas Ferli.

Ia juga mengungkap dugaan maladministrasi dalam proses Pilrek UHO, mulai dari manipulasi senat hingga pengesahan statuta secara sepihak yang diduga melanggar Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tujuh tuntutan utama:

1. Mencabut SK perpanjangan masa jabatan Rektor Prof. Muhammad Zamrun Firihu;
2. Menunjuk Plt. Rektor yang netral dan bebas dari konflik kepentingan;
3. Mengganti rektor dengan tokoh akademik berintegritas;
4. Membentuk tim investigasi independen nasional;
5. Melibatkan KPK, Kejaksaan, dan Komnas HAM dalam penyelidikan Pilrek;
6. Mengusut tuntas dugaan manipulasi, korupsi, dan pemalsuan dokumen;
7. Meminta pertanggungjawaban hukum dari semua pihak yang terlibat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi maupun dari Rektor Zamrun atas insiden dan tuntutan tersebut. (Adm)