Buton Utara, PancanaNews.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai mematangkan arah pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, yang dirangkaikan dengan Ekspose 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati, Kamis (24/7/2025), di Aula Bappeda Butur.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, SH., MH., yang menekankan pentingnya perencanaan yang berkualitas sebagai pondasi pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD ini adalah kompas arah pembangunan Butur lima tahun ke depan. Ia harus menjawab janji politik dan aspirasi masyarakat. Karena anggaran pembangunan berasal dari rakyat, maka perencanaannya harus tepat dan berdampak langsung,” tegas Bupati.
Afirudin menyampaikan bahwa tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat harus dijawab dengan program yang selektif dan berdampak nyata. Karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi agenda penting.
“Kita dorong semua OPD penyumbang PAD untuk aktif, kreatif, dan bersinergi memanfaatkan potensi yang ada,” ujarnya.
Visi pembangunan Butur 2025–2029 mengusung semangat “Terwujudnya Buton Utara yang AMAN (Amanah, Maju, Adil, Nyaman) dan Sejahtera berdasarkan nilai sosial budaya masyarakat.”
Sebagai langkah awal implementasi visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan Program 100 Hari Kerja, yang berfokus pada empat sektor prioritas: Pemerintahan, Ekonomi, Infrastruktur, dan SDM–Lingkungan Hidup. Berikut rinciannya:
Empat Misi Prioritas dalam Program 100 Hari Kerja:
1. Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance):
Fokus pada penataan birokrasi dan penguatan sistem satu data untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Ekonomi dan PAD:
Menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pemantauan harga pasar dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Hilirisasi sektor unggulan dan perluasan lapangan kerja juga jadi fokus.
3. Infrastruktur dan Akses Wilayah:
Prioritas pada pemeliharaan infrastruktur jalan strategis seperti Ereke–Lambale–Kambowa dan Waode Buri–Labuan. Penanganan ruas Lambale–Ronta juga mendesak akibat genangan banjir musiman.
Tahun 2025, sebanyak tiga ruas jalan Provinsi sepanjang 17 km akan ditingkatkan dengan total anggaran Rp57 miliar, hasil koordinasi intensif dengan Pemprov Sultra.
4. SDM, Sosial Budaya, dan Lingkungan:
Peningkatan status RSUD Butur dari Tipe D ke Tipe C, dengan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Disediakan pula pemeriksaan kesehatan gratis dan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu.
Program lainnya meliputi identifikasi potensi sektor unggulan seperti aspal Buton untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
Pemda juga mendorong Desa Wisata Malalanda menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, serta pengembangan Kawasan Mangrove seluas 17.400 Ha sebagai ekowisata dan penyangga lingkungan hidup.
Bupati Afirudin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan:
“Saya mengajak seluruh stakeholder, termasuk swasta dan masyarakat, untuk mendukung agenda pembangunan daerah secara aktif dan bersama-sama.”
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Butur, pejabat fungsional Bappeda Provinsi Sultra, para asisten, staf ahli, kepala OPD, Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Buton Utara. (Adm)
 mulai mematangkan arah pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)){kind=link}