OPINI, PancanaNews.com – September 2025 di Buton Tengah akan menjadi bulan yang tak biasa. Di balik meja-meja kantor pemerintahan, bisik-bisik tentang perombakan besar kian memanas. Rasa waswas menyelimuti para pejabat, sementara publik menunggu dengan campuran harap dan curiga.
Di tengah sorotan politik lokal, Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si berdiri di podium DPRD, mengumumkan rencana mutasi yang ia sebut sebagai langkah perubahan. Ucapannya tegas, tatapannya mantap, seolah ingin menegaskan bahwa era baru sedang dibangun. Namun, seperti setiap kebijakan berani, jalan menuju perubahan selalu diiringi bayang-bayang kontroversi.
Mutasi besar-besaran yang ia rencanakan bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah langkah strategis yang akan menentukan arah birokrasi Buton Tengah selama lima tahun ke depan.
Sebagai bupati dengan latar belakang akademisi dan birokrat, Azhari memikul ekspektasi tinggi bahwa setiap kebijakannya akan berbasis pada data, analisis, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat. Namun, ekspektasi ini juga datang dengan ujian berat: mampu menjadikan mutasi sebagai terobosan nyata, bukan sekadar alat politik.
Dalam teori pemerintahan, mutasi adalah instrumen untuk memastikan pejabat yang duduk di kursi strategis benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Prinsip the right man on the right place menjadi kunci.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa di banyak daerah, mutasi sering kali berubah menjadi ajang balas budi atau pembersihan lawan politik. Di sinilah tantangan bagi Azhari: membuktikan bahwa langkahnya murni berlandaskan meritokrasi, bukan kepentingan kelompok.
Azhari mengaku telah mengevaluasi kinerja enam bulan terakhir dan menemukan masih ada pejabat yang belum memenuhi target pembangunan. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa mutasi akan berbasis pada penilaian objektif. Namun, publik tentu ingin lebih dari sekadar janji.
Kriteria yang digunakan harus jelas, indikator capaian harus transparan, dan alasan perombakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, mutasi rawan dianggap sebagai “ganti baju” tanpa perubahan substansi.
Resistensi pasti ada. Pejabat yang terdepak mungkin akan merasa tidak puas, bahkan memunculkan opini bahwa keputusan ini sarat muatan politis. Untuk mengantisipasi hal itu, komunikasi publik menjadi kunci. Penjelasan yang terbuka, konsisten, dan berbasis data akan membantu mengurangi kecurigaan sekaligus memberi pelajaran bagi semua pihak tentang standar kinerja yang diharapkan.
Sebagai seorang akademisi, Azhari punya modal besar untuk menjalankan mutasi yang rasional dan objektif. Dunia akademik mengajarkan disiplin berpikir, metodologi, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
Jika prinsip ini benar-benar diterapkan, mutasi tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga awal dari perubahan budaya kerja di lingkungan Pemkab Buton Tengah.
Namun, mutasi bukan sekadar soal mengganti nama di papan jabatan. Perubahan harus diikuti dengan transisi yang mulus. Pejabat baru perlu dibekali arahan strategis, target kinerja, dan dukungan sumber daya agar langsung bisa bekerja efektif. Tanpa ini, mutasi hanya akan menghasilkan “pejabat bingung” yang butuh waktu lama beradaptasi, sehingga memperlambat roda pemerintahan.
September 2025 akan menjadi momen penting yang menentukan wajah birokrasi Buton Tengah. Keberhasilan mutasi ini akan memperkuat citra Azhari sebagai pemimpin yang berani dan adil, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, jika prosesnya tidak transparan atau terjebak pada pola lama, mutasi ini justru bisa menjadi kontroversi yang membayangi sisa masa jabatannya.
Pilihan ada di tangan Azhari. Ia bisa menjadikan mutasi ini sebagai tonggak sejarah lahirnya birokrasi meritokratis yang profesional, atau membiarkannya tercatat sebagai kebijakan yang menambah daftar panjang kekecewaan publik.
Buton Tengah membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit dengan tetap menjaga keadilan. Dan September ini, ujian itu akan datang.
Penulis : Syaud Al Faisal
