Buton Tengah, PancanaNews.com – Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, SSTP, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan budaya harus tetap menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pemilik kearifan lokal.
Ia mengingatkan agar budaya tidak diubah menjadi proyek pemerintah hanya karena bergantung penuh pada dana APBD.
“Jangan pernah mengatakan semua kegiatan budaya dibiayai oleh APBD. Kalau sudah dibiayai penuh, itu bukan budaya lagi, tapi sudah menjadi proyek. Fungsi APBD hanya sebagai stimulus,” tegas Bupati Azhari saat menghadiri qotmil quran di Mawasangka, pada Rabu kemarin (2/7/2025).
Ia mencontohkan tradisi kahia’a (pingitan) dan kamomose (ajang perkenalan pemuda-pemudi untuk mencari jodoh) yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Jika tanggung jawab itu dialihkan kepada pemerintah, nilai luhur tradisi akan tergerus.
“Itu tanggung jawab orang tua. Kalau dibebankan ke pemerintah, justru akan menghilangkan akar budayanya,” jelasnya.
Menurut Azhari, peran pemerintah cukup sebatas mendukung kelangsungan tradisi, bukan mengambil alih. Dalam kegiatan seperti qotmil quran atau khatam Al-Qur’an, misalnya, pemerintah dapat membantu dengan menyediakan 50 hingga 100 talang. Namun jika anggarannya sampai ratusan juta, kata dia, nilai sakral budaya akan hilang.
“Kalau sudah besar-besaran anggarannya, itu sudah mirip festival, bukan lagi budaya yang kita warisi,” ujarnya.
Azhari menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa budaya adalah warisan masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. “Pemerintah cukup memberikan dukungan agar nilai-nilai itu tetap hidup,” tandasnya. (Adm)
