Buton Tengah, PancanaNews.com – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan percepatan koordinasi dan pendataan lahan untuk pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Upaya ini menjadi bentuk keseriusan daerah dalam mempercepat pemerataan ekonomi berbasis koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buton Tengah, Armin, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., menyampaikan laporan langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pendataan Lahan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Drs. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui Zoom Meeting pada Jumat (31/10/2025).
Menurut Armin, Buton Tengah menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam menjalankan arahan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan fisik Gerai Koperasi Merah Putih.
“Sejak awal, Bupati Buton Tengah menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan hanya program ekonomi, tetapi bagian dari gerakan besar menuju kemandirian desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan mampu mengelola potensi lokalnya secara mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan,” ujarnya.
Hingga saat ini, Kabupaten Buton Tengah telah memiliki 77 Koperasi Merah Putih yang tersebar di 7 kecamatan. Keberadaan koperasi tersebut telah menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama dalam pengelolaan produk unggulan desa, peningkatan kapasitas usaha mikro, serta memperluas akses pasar dan permodalan.
Menindaklanjuti hasil rakor bersama Mendagri, Dinas PMD Buton Tengah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi internal bersama pemerintah desa di seluruh wilayah.
Hasilnya, sebanyak 22 desa menyatakan kesiapannya menghibahkan lahan aset desa untuk lokasi pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih.
Armin menjelaskan bahwa lahan yang dihibahkan rata-rata memiliki luas sekitar 1.000 meter persegi dan berada di lokasi strategis di tepi jalan poros desa. “Kesiapan desa-desa ini menjadi bukti bahwa program nasional ini benar-benar mendapat dukungan dari akar pemerintahan terendah, yaitu desa,” tambahnya.
Dukungan terhadap langkah cepat Pemkab Buton Tengah juga datang dari PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero), salah satu BUMN mitra resmi program Koperasi Merah Putih. Pihak Agrinas melalui koordinasi dengan Dandim 1413 Buton telah bertemu langsung dengan Bupati Buton Tengah untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyediakan lahan pembangunan gerai.
Dalam pertemuan tersebut, Agrinas meminta agar setiap desa menyiapkan lahan yang memenuhi standar teknis pembangunan, termasuk ketersediaan akses jalan, jaringan listrik, dan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung koperasi di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama tim teknis akan segera melakukan peninjauan lapangan pada seluruh desa yang telah menyatakan kesiapan lahannya. Pemeriksaan ini mencakup aspek legalitas aset, status tanah, serta kesesuaian lokasi dengan kebutuhan pembangunan gerai dan pergudangan koperasi.
Desa-desa yang telah menyatakan kesiapannya meliputi Lasori, Doda Bahari, Lolibu, Lakapera, Wakambangura II, Baruta Lestari, Wakeakea, Bungi, Gumanano, Lagili, Walando, Moko, Wadiabero, Dahiango, Terapung, Polindu, Kanapanapa, Air Bajo, Onewaara, Batubanawa, Inulu, dan Watorumbe Bata, Tanailandu.
“Daftar desa ini akan segera kami tinjau bersama tim teknis. Semua kepala desa sudah kami minta menyiapkan dokumen administrasi hibah agar pembangunan bisa segera dimulai,” tegas Armin.
Dengan langkah cepat tersebut, Kabupaten Buton Tengah kini menegaskan diri sebagai salah satu daerah pionir dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tenggara.
Pemerintah daerah berharap pembangunan gerai koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Lebih jauh, Armin menambahkan bahwa dukungan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Dinas PMD mendorong seluruh unsur pendamping desa, pendamping koperasi, perangkat kecamatan, dan mitra teknis agar bersinergi dalam melakukan pendataan, pemetaan lahan, serta penguatan kelembagaan koperasi di lapangan.
“Program ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi desa yang berdikari. Buton Tengah siap menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya. (Adm)
 terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025){kind=link}