Kendari, PancanaNews.com– Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan pentingnya penerapan standar higienis dan kepemilikan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) di setiap dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Penekanan ini disampaikan saat ia meninjau langsung dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, Senin (29/9/2025).
Lokasi yang ditinjau yakni dapur SPPG di Markas Komando Satuan Brimob (Makosat Brimob) Polda Sultra dan Rumah Dapur SPPG Tunggala di Kecamatan Wua-Wua. Dalam kunjungan tersebut, Hugua didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra bersama sejumlah pejabat terkait.
Wagub meninjau setiap fasilitas mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan bahan makanan, hingga mekanisme distribusi. Ia mengapresiasi pengelolaan dapur di Makosat Brimob dan Tunggala yang dinilainya telah memenuhi standar operasional.
“Dapur di Makosat Brimob ini sudah ideal. Sementara di Tunggala, meski dikelola swasta murni, mekanismenya sudah benar. Kualitas makanan pun terjamin sesuai SOP yang ada,” ujarnya.
Hugua menekankan bahwa penerapan SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk mencegah kasus keracunan makanan seperti yang sempat terjadi di Kabupaten Buton.
“Keracunan di Buton itu terjadi karena faktor teknis, misalnya konsumsi salad dengan campuran mayones yang belum terbiasa di lidah masyarakat pedesaan. Ini pengalaman yang harus jadi pelajaran agar ke depan lebih baik,” tegasnya.
Menurutnya, program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Tahun 2025 saja, dana program ini yang beredar hingga tingkat kecamatan diperkirakan mencapai Rp107 triliun, dan diproyeksikan meningkat hingga Rp350 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
“Dana sebesar itu akan menstimulasi petani, nelayan, industri kreatif, hingga koperasi. Jadi, ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang membangkitkan fundamental ekonomi bangsa kita dari akar rumput,” papar Hugua.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah agar standar dapur dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing wilayah.
“Di perkotaan, standar dapur bisa melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat, sedangkan di desa mungkin hanya 500 orang. Maka perlu modifikasi tanpa mengurangi prinsip utama, yaitu higienitas, keamanan pangan, dan mutu gizi,” jelasnya.
Hugua mengingatkan bahwa Gubernur Sultra telah mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman koordinasi antarinstansi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
“Semua pihak harus bersinergi agar program ini berjalan baik. Ini bukan sekadar teori atau surat edaran. Saya turun langsung memastikan kenyataan di lapangan,” tandasnya.
Dengan penerapan SLHS dan pengawasan ketat, Hugua optimistis program MBG akan semakin berkembang dan memberikan hasil nyata dalam menekan angka stunting serta menggerakkan ekonomi lokal.
“Kalau anak-anak kita yang stunting diberi makanan bergizi selama tujuh hari saja, mereka akan berubah. Itulah kebesaran MBG, sebuah revolusi peradaban,” pungkasnya. (Adm)
 Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan pentingnya penerapan standar higienis dan kepemilikan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) di setiap dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).){kind=link}