Buton Tengah, PancanaNews.com– Drama panjang soal pengelolaan air bersih di Buton Tengah akhirnya memasuki babak baru. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang memanas lebih dari dua jam, Ketua DPRD Buton Tengah, Sa’al Musrimin Haadi, secara resmi mengumumkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan Tim bersama Pemda Buteng guna mengambil alih aset dan menghentikan operasional Perumda Tirta Takawa milik Pemkab Buton di wilayah Buteng.
Langkah ini menyusul desakan keras dari massa aksi Forum Rakyat Air Buteng (FORAIR-BUTENG) yang membeberkan berbagai pelanggaran dan ketidakadilan dalam pengelolaan air bersih selama ini.
“Seluruh jaringan pipa dan aset air milik Pemda Buteng telah dipakai tanpa perjanjian resmi. Tak ada kontribusi ke daerah, tapi masyarakat dibebani tarif tinggi. Ini jelas penjajahan sumber daya,” ungkap seorang legislator dengan nada tinggi.
FORAIR-BUTENG menyodorkan bukti-bukti kuat, di antaranya, penggunaan aset Buteng tanpa dasar hukum, tarik tarif dan beban tetap tanpa transparansi, nol kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dugaan pelanggaran UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 30/2024.
Forum RDP itu berubah menjadi panggung kemarahan kolektif. Hampir semua anggota DPRD yang hadir menyesalkan sikap pasif Pemda Buton dan lambannya respons Pemda Buteng selama lebih dari satu dekade.
“Kita tidak bisa terus menjadi penonton atas air kita sendiri. Kalau perlu masyarakat hentikan pembayaran. Mereka ambil air di sini, lalu seenaknya pasang tarif,” tegas anggota dewan lainnya.
Puncaknya, Ketua DPRD menyatakan secara resmi, “Hari ini DPRD Buteng bersama rakyat sepakat membentuk Pansus dan Tim bersama Pemda Buteng, Ini bukan janji politik, ini keputusan lembaga. Kita akan audit aset, susun rekomendasi, dan siapkan langkah hukum bersama Pemda Buteng. Kita tak akan mentolerir penjajahan dalam bentuk apa pun,” tegas Sa’al.
Pansus ini akan bertugas, menelusuri kronologi penguasaan aset air oleh PDAM Buton, menyusun rekomendasi pembentukan BUMD Air Buteng, mengawal langkah hukum termasuk pemutusan operasional PDAM Buton jika terbukti ilegal.
Forum RDP hari itu ditutup dengan satu kesimpulan kuat: Buton Tengah tidak akan lagi diam. Kedaulatan atas air harus dikembalikan ke tangan rakyat. (Adm)
