Kendari, PancanaNews.com– Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sektor Pertambangan serta Pengamanan dan Penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sultra yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Gedung Inspektorat Sultra, Rabu (30/7/2025).
Rakor tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, seperti Kepala Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI Tri Budi Rachmanto, tim dari Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga para kepala Bapenda dari seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 209 lokasi pertambangan aktif, dengan total sumber daya logam lebih dari 65 juta ton, dan cadangan logam yang telah teridentifikasi mencapai 20,96 juta ton, angka tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.
Besarnya potensi ini, menurut gubernur, harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat, bersih, dan berkeadilan.
“Kita harus punya regulasi yang jelas untuk mengatur sektor pertambangan agar semua hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa pengelolaan pertambangan dan aset daerah merupakan dua pilar strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan seluruh proses perizinan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya dilakukan sesuai prinsip good governance.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil, lanjut gubernur, adalah disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024–2026 untuk 16 IUP mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan gubernur.
Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya tentang angka dan produksi, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dalam menyusun masa depan Sulawesi Tenggara.
“Kita bukan sedang mencari popularitas. Kita sedang menyusun warisan. Sulawesi Tenggara dibangun bukan untuk hari ini saja. Maka segala keputusan dan kebijakan yang kita ambil hari ini haruslah didasarkan pada integritas, keadilan, serta keberlanjutan,” pungkasnya. (Adm)
 Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertambangan.){kind=link}