Kendari, PancanaNews.com– Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan langsung dari produktivitas dan kemajuan ekonomi masyarakat daerah.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi IDSD yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (8/7/2025), di Swiss-Belhotel Kendari.
Mengusung tema “Pemanfaatan Data dan Informasi Indeks Daya Saing Daerah dalam Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti”, acara ini turut dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Asisten II Setda Sultra, kepala OPD, serta perwakilan dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Sultra.
Dalam sambutannya, Ir. Hugua menekankan bahwa IDSD adalah alat ukur utama yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu daerah, khususnya dalam produktivitas sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, perdagangan, dan pariwisata.
“IDSD ini bukan sekadar angka yang disetor ke pusat. Ia adalah gambaran nyata dari kerja kita di lapangan. Jika petani kita produktif, nelayan kita sejahtera, pelaku UMKM bergerak—itulah daya saing yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Brida dalam memfasilitasi penguatan daya saing, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga pada pembinaan dan pendampingan kabupaten/kota.
“Brida jangan hanya fokus pada provinsi. Kita ini perpanjangan tangan pusat, dan harus mendorong kabupaten/kota ikut kuat. Kalau mereka lemah, provinsi juga akan ikut lemah,” katanya.
Ir. Hugua juga menyinggung evaluasi nasional yang selama ini menjadi acuan kinerja daerah, yaitu MCP KPK, LAKIP KemenPAN-RB, dan IDSD oleh BRIN. Ia menyayangkan skor LAKIP Sultra yang sempat turun dari B menjadi C, dan menekankan perlunya perbaikan menyeluruh termasuk melalui peningkatan skor IDSD.
Saat ini, skor IDSD Provinsi Sultra berada di angka 3,46, naik dari 3,36 di tahun sebelumnya. Meski demikian, Hugua menilai capaian tersebut masih belum ideal dan harus terus ditingkatkan.
“Saya bangga karena kita naik, tapi itu belum cukup. Daya saing itu bukan hanya angka—itu harga diri kita sebagai daerah. Maka APBD sebesar Rp4,7 triliun harus betul-betul berdampak pada produktivitas rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Brida Sultra, Dra. Hj. Isma, M.Si, menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting karena adanya peralihan sistem penilaian IDSD dari Balitbang ke BRIN sesuai dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.
IDSD, katanya, kini menjadi dasar penting dalam perencanaan berbasis bukti dan evaluasi program pembangunan daerah. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa pilar skor IDSD Sultra masih perlu ditingkatkan melalui intervensi strategis dari lintas sektor. (Adm)
 bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan langsung dari produktivitas dan kemajuan ekonomi masyarakat daerah.){kind=link}