Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi secara resmi mengumumkan pembubaran parlemen dan akan menyelenggarakan pemilu sela pada 8 Februari mendatang. Langkah ini ia sebut sebagai taruhan politik pribadi untuk mengukur kepercayaan rakyat setelah kurang dari empat bulan memimpin. “Saya mempertaruhkan masa depan saya sendiri sebagai perdana menteri. Saya ingin rakyat menilai langsung apakah mereka masih mempercayakan pengelolaan negara ini kepada saya,” ujar Takaichi dalam konferensi pers yang disiarkan luas, Senin (19/1/2026), seperti dikutip dari The Independent.
Pemilihan yang melibatkan seluruh 465 kursi Majelis Rendah ini digelar di tengah dua krisis besar: tekanan biaya hidup domestik dan ketegangan geopolitik yang memanas dengan China. Pemilu ini menjadi ujian elektoral pertama Takaichi sejak dilantik Oktober lalu dan akan menentukan legitimasi serta masa depan koalisinya yang rapuh.
Untuk meraih dukungan publik, Takaichi mengusung kebijakan ekonomi populis. Ia berjanji menghentikan sementara pajak konsumsi 8% untuk bahan makanan selama dua tahun sebagai respons atas krisis harga pokok. “Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya hidup masyarakat sekaligus mendorong daya beli,” tegasnya.
Janji tersebut sejalan dengan survei terbaru lembaga penyiaran publik NHK, yang menunjukkan sekitar 45% masyarakat Jepang menempatkan isu harga sebagai kekhawatiran utama, jauh melampaui isu keamanan nasional.
Namun, di sisi lain, pemerintahan Takaichi justru mengusung anggaran belanja terbesar dalam sejarah Jepang, mencapai 122,3 triliun Yen (sekitar Rp13 kuadriliun). Porsi signifikan, lebih dari 9 triliun Yen (Rp964 triliun), dialokasikan untuk sektor pertahanan. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan serangan balik dan pertahanan pesisir, termasuk pengembangan rudal jelajah dan sistem senjata nirawak.
Taruhan Diplomatik di Atas Ketegangan dengan Beijing
Kebijakan pertahanan agresif itu tidak terlepas dari retorika keras Takaichi terhadap China, terutama terkait Taiwan. Pada November lalu, pernyataannya bahwa Jepang tidak menutup kemungkinan terlibat militer jika China menyerang Taiwan langsung memicu kemarahan Beijing.
Meski berisiko merusak hubungan ekonomi, sikap tegasnya justru meningkatkan popularitasnya di dalam negeri. Namun, China telah membalas dengan langkah-langkah ekonomi, termasuk imbauan warga negaranya menunda perjalanan ke Jepang dan larangan ekspor teknologi ganda untuk keperluan militer.b”Kebijakan China tersebut melanggar protokol internasional,” sanggah Takaichi, meski Beijing bersikeras langkahnya sah.
Legitimasi untuk Koalisi Rapuh dan Kunjungan ke Washington
Langkah Takaichi menggelar pemilu awal juga dilatari kebutuhan legitimasi politik domestik. Partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), telah kehilangan mayoritas mutlak di parlemen dan terpaksa membentuk koalisi yang rapuh dengan Partai Inovasi Jepang. Kemenangan akan memperkuat posisi tawarnya untuk meloloskan anggaran besar dan berbagai kebijakan strategis.
Hasil pemilu ini juga akan menjadi modal diplomasi bagi rencana kunjungannya ke Washington pada sekitar 20 Maret mendatang untuk bertemu Presiden AS Donald Trump. Menurut sumber media Jepang, agenda kunjungan akan difinalisasi setelah hasil pemilu diketahui.
Risiko Tinggi, Namun Potensi Keuntungan Besar
Pengamat politik dari Universitas Tokyo, Prof. Kenji Ito, mengatakan langkah Takaichi adalah manuver berisiko tinggi. Memanggil pemilu di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik seperti bermain api. Namun, jika rakyat memberikan mandat, posisinya akan menjadi sangat kuat, baik di dalam negeri maupun di panggung global.
Takaichi tidak hanya mempertaruhkan kursinya, tetapi juga “arah baru Jepang” sebuah negara yang lebih asertif secara militer di tengah ketegangan regional, sambil berusaha meredakan kecemasan ekonomi warganya. Pemilu 8 Februari nanti akan menjawab apakah publik Jepang siap mendukung taruhan besar ini atau sebaliknya.
