Buton Tengah, PancanaNews.com– Suasana klarifikasi Non-ASN yang digelar Pemerintah Daerah Buton Tengah pada Senin (25/8/2025) mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, secara blak-blakan mengungkap adanya ratusan pegawai honorer yang terdata ganda.
Tak main-main, sekitar 200 nama Non-ASN kedapatan masih menerima honorarium dari dinas, padahal di saat bersamaan tercatat menjabat sebagai aparat desa. Praktik rangkap honor ini dinilai rawan menimbulkan masalah hukum.
“Kurang lebih ada 200 orang yang datanya sudah saya pegang. Harapan saya, yang sudah jadi aparat desa sebaiknya mundur dari status honor di Pemda. Jangan sampai mengambil gaji ganda, itu bisa jadi temuan,” tegas Bupati Azhari di hadapan ratusan peserta klarifikasi.
Kegiatan klarifikasi yang digelar di halaman Kantor Bupati Buton Tengah ini merupakan bagian dari tahapan penertiban administrasi sekaligus proses pengusulan calon PPPK paruh waktu.
Dalam arahannya, Bupati Azhari juga menekankan agar Non-ASN tidak semata-mata menggantungkan nasib pada status kepegawaian.
Ia mengingatkan bahwa potensi diri dan peluang usaha di sektor lain, seperti pertanian dan peternakan, justru bisa membuka masa depan yang lebih menjanjikan.
“Kalau kalian serius jadi pengusaha bebek, hasilnya bisa dipasarkan di Buton Tengah. Pendapatan kalian bisa lebih besar dibandingkan sekadar menjadi honorer. Jadilah manusia merdeka yang bisa mengelola potensi sendiri,” ujarnya.
Meski begitu, ia tetap membuka ruang bagi siapa pun yang ingin mengabdi sebagai Non-ASN, dengan catatan tidak menuntut kenaikan gaji.
Sebagai tindak lanjut, Pemda berencana membentuk Persatuan PPPK Paruh Waktu per Kecamatan guna mempermudah pendataan dan pembinaan Non-ASN ke depan. (Adm)
 mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, secara blak-blakan mengungkap adanya ratusan pegawai honorer yang terdata ganda.){kind=link}