Kolaka, PancanaNews.com– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka, Sabtu (12/7/2025), guna meninjau kondisi ketenagakerjaan di sejumlah kawasan industri strategis.
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, didampingi para anggota Komisi IV lainnya, yakni Ali Mardan, Rosni, dan H. Irfani Thalib.
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan pelaksanaan ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan, serta hak-hak pekerja terlindungi.
“Kami ingin melihat langsung penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Jangan sampai keselamatan buruh dikorbankan hanya demi mengejar target produksi. Pekerja adalah aset utama yang harus dilindungi,” ujar Andi Muhammad Saenuddin
Ia menegaskan, tanggung jawab perusahaan tidak boleh sebatas mengejar keuntungan semata, melainkan juga mencakup kesejahteraan pekerja serta kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
“Kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Ini bagian dari prinsip keadilan dan keberlanjutan,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV menyambangi tiga perusahaan industri besar di Kolaka: PT Rimau, PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT Vale Indonesia.
Masing-masing lokasi menjadi titik evaluasi terhadap aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), hubungan industrial, serta sistem perlindungan hak-hak pekerja.
Di PT Rimau, rombongan turut menyerahkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kerja sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap risiko yang dihadapi para pekerja.
Usai penyerahan santunan, dilangsungkan dialog dengan pihak manajemen perusahaan terkait implementasi K3 dan perlindungan karyawan.
Dikesempatan yang sama Anggota Komisi IV DPRD Sultra, Ali Mardan, menjelaskan bahwa kunjungan kemudian berlanjut ke kawasan industri PT IPIP, di mana pihaknya berdialog langsung dengan sejumlah pekerja.
Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari masalah jam kerja, keselamatan, hingga kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Aspirasi para pekerja kami tampung dan langsung ditanggapi oleh manajemen perusahaan yang turut hadir. Ini bagian penting dari upaya mendorong perbaikan sistem ketenagakerjaan di industri,” terang Ali Mardan.
Kunjungan terakhir dilakukan di PT Vale Indonesia. Di sana, Komisi IV mengevaluasi kebijakan perusahaan dalam melibatkan tenaga kerja lokal serta kesesuaian praktik ketenagakerjaan dengan regulasi yang berlaku.
Tak hanya itu, Komisi IV juga menyoroti keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional di Kolaka. Terkait hal ini, Ali Mardan menekankan pentingnya transparansi data guna memperkuat pengawasan terhadap TKA.
“Kami ingin memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penggunaan TKA. Data mereka harus terbuka dan sinkron, agar pengawasan bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Komisi IV berharap, kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara.
Dengan pengawasan menyeluruh, diharapkan seluruh perusahaan dapat menjalankan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan serta kesejahteraan para pekerja. (Adm)
 Sultra melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka, Sabtu (12/7/2025), guna meninjau kondisi ketenagakerjaan di sejumlah kawasan industri strategis.){kind=link}