Kendari, PancanaNews.com– Pemerintah Kota Kendari melalui Inspektorat Kota Kendari menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penyusunan Profil Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, di Hotel Zahra Syariah, Selasa (9/9/2025).
Sebanyak 95 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) hadir dalam bimtek tersebut. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Sekda Amir Hasan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis dalam membangun budaya kerja ASN yang berlandaskan integritas.
Menurutnya, IEPK bukan hanya angka dalam laporan, melainkan cerminan nyata dari budaya antikorupsi yang harus hidup di setiap lini pemerintahan.
“Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang paling rawan. PBJ menyerap porsi besar dari APBD, sehingga kelemahan sistem bisa menjadi pintu masuk praktik korupsi. Dengan menyusun profil risiko PBJ, kita dapat mengantisipasi potensi penyimpangan sejak dini,” ujar Amir Hasan.
Ia juga mengingatkan para ASN untuk menjaga moralitas dan menjauhkan diri dari perilaku tercela. “Korupsi dan narkoba adalah dua musuh besar bangsa ini. ASN harus menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, Ak., ME., menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi merupakan satu kesatuan sistem yang harus diinternalisasi oleh seluruh OPD, bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat.
Melalui bimtek ini, Pemkot Kendari berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih kuat, mampu menutup celah penyimpangan, serta menumbuhkan budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan birokrasi. (Adm)
 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penyusunan Profil Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).){kind=link}