Kendari, PancanaNews.com– Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Komitmen tersebut tampak dalam kegiatan Sosialisasi Sekolah Rakyat dan Dialog Bersama Masyarakat yang digelar di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Jumat (27/6/2025). Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, serta Wakil Wali Kota Kendari Sudirman.
Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari yang telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti program Sekolah Rakyat.
“Program Sekolah Rakyat bukan hanya soal pendidikan gratis. Ini bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Saya bangga Pemkot Kendari sudah menyiapkan lahan dan membuka pendaftaran. Ini bukti nyata komitmen terhadap masa depan anak-anak bangsa,” ujar Robben Rico.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Kendari menyiapkan lahan seluas 4,8 hektare di Kelurahan Abeli, Kecamatan Puuwatu, yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pembangunan fisik direncanakan dimulai pada 2026. Sementara itu, gedung Sentra Meohai milik Kemensos akan dimanfaatkan sebagai sekolah sementara agar proses pembelajaran dapat segera dimulai.
Tahun ini, Pemkot Kendari membuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP, dengan kuota 6 rombongan belajar atau sebanyak 150 siswa. Para peserta didik akan mendapat berbagai fasilitas gratis, termasuk perlengkapan sekolah, makanan, snack, dan tempat tinggal di asrama.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan pentingnya program ini sebagai investasi masa depan daerah.
“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kendari. Kami berkomitmen tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan dan kualitas program ini,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Minipres Nomor 8 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (Adm)
