Konawe, PancanaNews.com– Suasana Kantor Bupati Konawe mendadak riuh pada Selasa (16/9/2025). Ratusan guru honorer berbondong-bondong turun ke jalan, meluapkan kekecewaan mendalam atas hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Betapa tidak, dari ratusan formasi yang diumumkan, tak satu pun kuota diberikan bagi tenaga guru.
Dengan seragam putih khas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), para pendidik itu menyuarakan protes secara bergantian. Mereka menilai kebijakan Pemda Konawe tidak berpihak pada guru yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan di daerah.
Salah seorang orator, Leris, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap dedikasi guru.
“Kami benar-benar menjalankan tugas dan berkontribusi bagi anak-anak bangsa, tetapi justru dikhianati oleh pemerintah sendiri,” ujarnya lantang.
Ia juga menyinggung Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu seharusnya diprioritaskan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Namun kenyataan di Konawe justru berbanding terbalik.
Senada, orator lain bernama Samsidar menuding adanya praktik tidak sehat dalam proses seleksi.
“Seharusnya guru mendapat kuota khusus. Kami menduga ada titipan dari oknum pejabat,” tegasnya.
Menanggapi protes itu, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, S.Kom, menyebut keterbatasan anggaran sebagai alasan utama. Menurutnya, Pemda belum sanggup membiayai pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu.
“Saat ini pemda tidak mampu membayar tenaga PPPK Paruh Waktu guru. Namun, kami sedang mencari formula agar semua bisa terakomodir,” jelasnya.
Ia merinci, jumlah tenaga honorer di Konawe mencapai 7 ribu orang, termasuk 1.900 tenaga guru. Karena itu, usulan formasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dihitung bersama Bappeda dan TAPD.
Suparjo juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru dalam forum coaching clinic bersama Kemenpan-RB pada Jumat mendatang, agar bisa dipertimbangkan dalam formasi berikutnya. (Adm)