Kendari, PancanaNews.com– Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kinerja pemerintahan saat membuka Rapat Pra Evaluasi dan Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Kegiatan ini digelar di Hotel Qubah 9 Kendari, Senin (15/9/2025), atas nama Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Acara dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, para kepala OPD dan biro lingkup Pemprov Sultra, serta admin SAKIP perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Wagub Hugua menjelaskan bahwa SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
“SAKIP bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penggunaan anggaran agar menghasilkan kinerja yang lebih baik,” tegasnya.
Ia menyebutkan, terdapat lima komponen utama SAKIP, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan penyampaian capaian kinerja.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB sejak 2018 hingga 2024, Pemprov Sultra consistently meraih predikat “B” dengan nilai 62,18–65,71. Namun kenaikan yang hanya sekitar 0,5–1 poin tiap tahun menjadi tantangan tersendiri.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu memperbaiki perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi agar kinerja lebih terukur dan logis,” ujar Hugua.
Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi SAKIP 2025 dari Kementerian PANRB akan dilakukan pada minggu kedua Oktober. Dokumen yang akan diperiksa mencakup RPJMD 2025–2029, Renstra OPD, RKPD formal, perjanjian kinerja 2025, LAKIP, indikator kinerja utama (IKU), pohon kinerja, hingga tindak lanjut LHE 2024.
Fokus evaluasi tahun ini meliputi lima aspek utama: keselarasan perencanaan dengan isu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, inovasi unggulan daerah, pengukuran outcome dan output berbasis anggaran, kualitas indikator SMART-C, serta pemanfaatan hasil evaluasi internal.
Adapun sampel evaluasi akan difokuskan pada 10 urusan, meliputi perencanaan, sosial, pendidikan, kesehatan, penanaman modal, pertanian, perikanan, UMKM, perindustrian, dan ketenagakerjaan.
Di akhir sambutannya, Wagub Hugua menegaskan pentingnya persiapan dokumen secara matang agar Sultra mampu meningkatkan predikat SAKIP.
“Dengan kerja sama dan kesiapan penuh, kita optimis Sulawesi Tenggara bisa melampaui capaian sebelumnya,” pungkasnya. (Adm)
 Tahun 2025.){kind=link}