Kolaka Utara, PancanaNews.com – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara hingga akhir Triwulan II 2025 masih jauh dari target.
Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), realisasi belanja APBD baru mencapai 35,80 persen dari total pagu sebesar Rp1,06 triliun per 30 Juni 2025.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Triwulan II yang digelar pada Rabu (9/7/2025) di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara. Rapat dibuka langsung oleh Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dan dihadiri oleh PLS Sekda Kolut M. Idrus, para Asisten, Kepala OPD, dan pejabat perencanaan di masing-masing perangkat daerah.
“Realisasi kita baru sekitar 35 persen. Padahal idealnya di bulan Juli, kita sudah mendekati 70 persen. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran adalah masa transisi kepemimpinan di awal tahun, di mana Penjabat (Pj) Bupati saat itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan realisasi anggaran. Akibatnya, pelaksanaan APBD secara efektif baru berjalan mulai Maret atau April.
Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp433 miliar atau 42,12 persen dari target Rp1,02 triliun. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan progres signifikan di angka 73,27 persen, kontribusi pajak dan retribusi daerah masih rendah, masing-masing baru 19,91 persen dan 35,77 persen.
Beberapa OPD mencatat realisasi tertinggi, seperti:
- Dinas Pariwisata: 65,66%
- Dinas Pemadam Kebakaran: 64,56%
- RS H.M. Djafar Harun (BLUD): 56,85%
- Disdukcapil: 55,45%
- BPBD: 53,87%
Namun di sisi lain, sejumlah OPD memiliki serapan sangat rendah, termasuk:
- Dinas PUPR: 6,48%
- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB: 15,03%
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: 17,51%
Dalam rapat juga disampaikan perkembangan 10 program strategis daerah tahun 2025, yang sebagian besar masih dalam proses tender, sementara beberapa lainnya belum diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Bupati menegaskan pentingnya akselerasi kinerja dan kerja sama lintas sektor untuk mengejar target realisasi di semester kedua.
“Rapat evaluasi ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah alarm bagi kita semua. Kinerja anggaran mencerminkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” tutupnya. (Adm)