Makassar, PancanaNews.com– Pemerintah Kota Kendari terus mendorong percepatan pembangunan kawasan permukiman layak huni di tengah meningkatnya kebutuhan hunian, keterbatasan lahan, dan tingginya harga tanah.
Dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (24/9/2025), Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, memaparkan tantangan sekaligus arah kebijakan pembangunan perumahan di ibu kota Sultra tersebut.
Dalam pemaparannya, Siska menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi, salah satunya keberadaan 3.423 rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga September 2025 tercatat belum tertangani.
Kondisi ini disebutnya sebagai pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati hunian yang aman dan sehat.
Selain RTLH, Siska juga menyinggung keterbatasan lahan akibat pesatnya pertumbuhan kota serta melonjaknya harga tanah yang membuat masyarakat semakin sulit memiliki rumah layak. Permukiman kumuh pun menjadi perhatian serius, dengan 28 kawasan kumuh seluas 556,93 hektare tersebar di 59 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Pembangunan perumahan bukan hanya soal ketersediaan rumah, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan, infrastruktur dasar, dan akses air bersih,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Kendari telah menyiapkan tiga kebijakan utama, mulai dari peningkatan program bantuan perumahan, penataan kawasan kumuh, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adm)
